Langkah Gubernur DKI Joko Widodo untuk mengambil alih PPD kian mulus, selain mendapat dukungan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan, Pimpinan Komisi VI DPR juga memberikan sinyal dukungannya terhadap pengambilalihan Perum PPD menjadi BUMD Pemda DKI.

"Ini memang skalanya daerah jadi saya kira usulan Pemda DKI Jakarta mengambil alih ini harus kita dukung,"ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana kepada Parlementaria, di Gedung DPR, Selasa sore, (12/2).

Menurut Erik, kita harus obyektif bahwa persoalan eks nasib karyawan PPD ini sudah berlarut-larut dan berlangsung lama. "Saya kira Kementerian BUMN tidak mampu menangani persoalann nasib mantan karyawan di PPD,"ujarnya.

Dia mengharapkan, Perum PPD kedepan dapat di optimalisasi menjadi lebih baik oleh Pemda DKI. "Terkait nasib karyawan di Eks BUMN lainnya, kita akan segera memanggil pihak kementerian agar mereka menjelaskan persoalan internal tersebut khususnya nasib eks karyawan BUMN di Perum PPD, PT Antam, dan Perkebunan,"katanya.

Ditempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, pengambilalihan Perum PPD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pool dan bengkel untuk kendaraan umum. Selain itu, peralihan kepemilikan ini juga untuk memperbaiki manajemen PPD. Perbaikan manajemen juga berkaitan dengan sopir.

Selain itu, terang Jokowi, Pemda DKI berencana mewajibkan sopir PPD memakai seragam dan memberikan gaji pokok kepada mereka.

Menurut Jokowi, terobosan ini dilakukan untuk memperbaiki moda transportasi umum di Jakarta, termasuk menekan angka kriminalitas di angkutan umum. (si, foto : iw/parle/hr.